Latihan Soal Asesmen Sumatif Akhir Tahun Pendidikan Pancasila Kelas 11 SMA MA SMK Tahun 2025 dan Jawaban/Pembahasan. Asesmen/penilaian hasil belajar merupakan aktivitas yang sangat penting dalam proses pendidikan. Semua proses di lembaga pendidikan formal pada akhirnya akan bermuara pada hasil belajar yang diwujudkan secara kuantitatif berupa nilai. Hasil belajar siswa tidak selalu mudah untuk dinilai. Sebagaimana diketahui, tujuan pembelajaran meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Ranah pengetahuan (kognitif) dan sikap (afektif) relatif sulit untuk diamati, meski pun dapat diukur. Oleh karena itu, dalam proses asesmen/ penilaian hasil belajar langkah yang pertama harus dimulai dari perumusan tujuan pembelajaran yang memungkinkan untuk diamati dan diukur (observable and measurable).
Berangkat dari tujuan pembelajaran
yang dirumuskan, maka disusunlah instrumen untuk mengamati dan mengukur hasil
pembelajaran. Dengan menggunakan instrumen, diperoleh data yang mencerminkan ketercapaian
tujuan pembelajaran pada seorang peserta didik. Data ini selanjutnya harus
diolah dan dimaknai sehingga menjadi informasi yang bermakna. Selain itu
berdasarkan data tersebut penilai dapat membuat keputusan me-ngenai posisi atau
status seorang peserta didik, misalnya naik atau tidak naik kelas, lulus atau
tidak dan sebagainya.
Seluruh proses asesmen/ penilaian
hasil belajar tentu harus dilakukan dengan cermat, mulai dari penyusunan instrumen,
pelaksanaan tes, pengolahan, sampai pada penetapan hasil akhir. Pada setiap
tahapan diperlukan keterampilan khusus yang perlu dipelajari.
Asesmen/penilaian sumatif adalah
asesmen/ penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, yakni akhir
caturwulan, akhir semester, dan akhir tahun. Tujuannya adalah untuk melihat
hasil yang dicapai oleh para siswa, yakni seberapa jauh kompetensi siswa dan kompetensi
mata pelajaran dikuasai oleh para siswa. Asesmen/penilaian ini berorientasi
kepada produk, bukan kepada proses.
Alat yang digunakan dalam melalui
Asesmen/penilaian sumatif dapat dibedakan menjadi (a) tes dan (b) bukan tes
(nontes). Tes bisa terdiri atas tes lisan (menuntut jawaban secara lisan), tes
tulisan (menuntut jawaban secara tulisan), dan tes tindakan (menuntut jawaban
dalam bentuk perbuatan). Soal-soal tes ada yang disusun dalam bentuk (a) objektif,
ada juga yang disusun dalam bentuk (b) esai atau uraian. Sedangkan bukan tes
sebagai alat asesmen/penilaian mencakup observasi, kuesioner, wawancara, skala asesmen/penilaian,
sosiometri, studi kasus, dll. Tes hasil belajar ada yang sudah dibakukan (standardized
test), ada pula yang dibuat guru, yakni tes yang tidak baku. Pada umumnya asesmen/penilaian
hasil belajar di sekolah menggunakan tes buatan guru untuk semua bidang studi/mata
pelajaran. Tes baku, sekalipun lebih baik dari pada tes buatan guru, masih sangat
langka sebab membuat tes baku memerlukan beberapa kali percobaan dan analisis
dari segi reliabilitas dan validitasnya. Tes sebagai alat asesmen/penilaian
hasil belajar ada yang mengutamakan kecepatan (speed tests) dan ada pula yang mengutamakan
kekuatan (power test). Tes objektif pada umumnya termasuk speed tes sebab jumlah
pertanyaan cukup banyak waktunya relatif terbatas, sedangkan tes esai termasuk
power test sebab jumlah pertanyaan sedikit waktunya relatif lama. Dilihat dari
objek yang dinilai atau penyajian tes ada yang bersifat individual dan ada tes
yang bersifat kelompok.
Saat ini Asesmen/penilaian sumatif
merupakan salah satu Asesmen/ penilaian Acuan
Patokan (PAP) yakni asesmen/penilaian yang menggunakan acuan pada tujuan
pembelajaran atau kompetensi yang harus dikuasai siswa. Derajat keberhasilan
siswa dibandingkan dengan tujuan atau kompetensi yang seharusnya dicapai atau dikuasai
siswa bukan dibandingkan dengan prestasi kelompoknya. Dalam asesmen/ penilaian ini
ditetapkan kriteria minimal harus dicapai atau dikuasai siswa. Kriteria minimal
yang biasa digunakan adalah 80% dari tujuan atau kompetensi yang seharusnya
dikuasai siswa. Makin tinggi kriterianya makin baik mutu pendidikan yang dihasilkan.
Standar asesmen/penilaian acuan patokan berbasis pada konsep belajar tuntas atau
mastery learning. Artinya setiap siswa harus mencapai ketuntasan belajar yang diindikasikan
oleh pe-nguasaan materi ajar minimal mencapai kriteria yang telah ditetapkan. Jika
siswa belum mencapai kriteria tersebut siswa belum dinyatakan berhasil dan harus
menempuh ujian kembali. Karena itu asesmen/penilaian acuan patokan sering disebut
stándar mutlak. Dalam sistem ini guru tidak perlu menghitung nilai rata-rata
kelas sebab prestasi siswa tidak dibandingkan dengan prestasi kelompoknya.
Melalui sistem asesmen/penilaian acuan patokan sudah dapat dipastikan prestasi belajar
siswa secara bertahap akan lebih baik sebab setiap siswa harus mencapai
kriteria minimal yang telah ditentukan. Namun sistem ini menuntut guru bekerja
lebih keras sebab setiap guru harus menyediakan remedial bagi siswa yang belum
memenuhi stándar yang telah ditentukan. Sistem asesmen/ penilaian ini tepat
digunakan baik untuk asesmen/ penilaian formatif maupun asesmen/ penilaian
sumatif.
Berikut ini Latihan Soal Asesmen Sumatif Akhir Tahun Pendidikan
Pancasila Kelas 11 SMA MA SMK Tahun 2025 dan Jawaban/Pembahasan
A. Hak dan Aturan
B. Tugas dan Aturan
C. Hak dan Kewajiban
D. Tugas dan Kewajiban
E. Kewenangan dan Kekuasaan
2. Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab disebut ....
A. Hak
B. Norma
C. Hukum
D. Kewajiban
E. Kewenangan
3. Tindakan pelanggaran HAM berat adalah kejahatan Genosida dan ....
A. Kejahatan terhadap keamanan Negara
B. Kejahatan kemanusiaan
C. Pembunuhan sadis
D. Pemberontakan terhadap Negara
E. Pembunuhan terhadap tokoh agama
4. Tindakan yang termasuk pengingkaran kewajiban adalah…....
A. Menyampaikan usul dan saran
B. Mendapatkan bantuan Negara
C. Membayar arisan tiap bulan
D. Membayar pajak hingga jatuh tempo
E. Menemukan barang temuan dan memilikinya
5. Setiap warga Negara Indonesia harus melaksanakan hak dan kewajiban secara tertib dan seimbang. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia harus menghindari ....
A. Mengutamakan tugas yang lebih mendesak kepentingannya
B. Menerima dengan ikhlas sesuatu yang menjadi haknya
C. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab
D. Melaksanakan kewajiban harus meminta hak
E. Menuntut hak tanpa melakukan kewajiban
6. Berikut ini yang bukan merupakan kewajiban warga Negara adalah ....
A. Menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan
B. Menghargai nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa
C. Menghormati dan memelihara bahasa dan budaya bangsa
D. Wajib menjunjung tinggi lambang Negara, Garuda Pancasila dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika
E. Wajib menjunjung tinggi hukum dan Pemerintahan tanpa kecuali
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
E. Kelima
8. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum antara lain unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas. Hal ini dijelaskan dalam ....
A. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998
B. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003
C. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005
D. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006
E. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
9. Kampanye yang dilakukan sebelum pemilihan umum merupakan salah satu kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, disebut ....
A. Rapat Umum
B. Mimbar Bebas
C. Pawai
D. Pemilu damai
E. Unjuk rasa/demonstrasi
10. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan lain sebagainya secara atraktif demonstratif di muka umum disebut ....
A. Rapat umum
B. Mimbar bebas
C. Pawai
D. Pemilu damai
E. Unjuk rasa/demonstrasi
11. Keanekaragaman bangsa Indonesia yang sangat rawan mengancam perpecahan adalah ....
A. Agama
B. Politik
C. Bahasa
D. Status sosial
E. Keragaman budaya
12. Ancaman yang membahayakan kedaulatan Negara secara langsung adalah ....
A. Konflik perbatasan dan separatisme
B. Radikalisme dan pencemaran lingkungan
C. Bencana alam dan cyber crime
D. Separatism dan konflik antar suku
E. Bencana alam dan terorisme
13. Kelangkaan bahan bakar minyak dapat menjadi ancaman bagi Negara karena bahan bakar ini ....
A. Banyak dibutuhkan rakyat
B. Roda penggerak pemerintahan
C. Merupakan pendapatan utama Negara
D. Sumber energi rebutan beberapa Negara
E. Bagian dari kebutuhan hidup rakyat
14. Ancaman yang harus diantisipasi oleh TNI adalah ....
A. Menggunakan strategi non konvensional
B. Menggunakan strategi militer konvensional
C. Mengancam ketertiban lingkungan
D. Ancaman berdimensi sosial dan budaya
E. Ancaman yang berasal dari internal
A. Ancaman nirmiliter
B. Ancaman sabotase
C. Ancaman militer
D. Ancaman terror
E. Ancaman politik
16. Ketahanan suatu bangsa untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan disebut....
A. Ketahanan Nasional
B. Wawasan Nusantara
C. Tujuan Nasional
D. Cita-cita Nasional
E. Keamanan Nasional
17. Unsur terpenting dalam sistem pertahanan dalam menciptakan Integrasi Nasional adalah ....
A. Rakyat
B. TNI
C. POLRI
D. Pemerintah
E. LINMAS
18. Indikator ketahanan nasional suatu bangsa nampak dalam....
A. Kemakmuran dan pendidikan
B. Keamanan dan dan pendidikan
C. Kesejahteraan dan keamanan
D. Keamanan dan stabilitas politik
E. Kesehatan dan dan stabilitas politik
19. Salah satu kriteria tercapainya keutuhan nasional adalah ....
A. Pemerintah dan rakyat memiliki hubungan yang kurang harmonis
B. Terciptanya hubungan baik dengan negara-negara di dunia
C. Adanya persaingan antar kebudayaan dalam masyarakat
D. Menurunnya tingkat kriminal dalam masyarakat
E. Tingkat ekonomi masyarakat yang beragam
20. Terjadinya kesenjangan sosial dan disintegrasi bangsa merupakan dampak dari adanya ....
A. Toleransi
B. Persatuan
C. Anarkisme
D. Keterbukaan
E. Ketidakadilan
21. Wujud sikap dan perilaku membela negara sesuai dengan amanat UUD 1945 ....
A. Pasal 30 ayat 1
B. Pasal 30 ayat 3
C. Pasal 27 ayat 1
D. Pasal 27 ayat 2
E. Pasal 28A
A. Luas wilayah
B. Tujuan nasional
C. Komoditas ekspor
D. Kekuatan nasional
E. Kepentingan internasional
23. Penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik terdapatdalam ....
A. Pembukaan UUD 1945
B. Keputusan sidang BPUPKI
C. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
D. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
E. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959
24. Unsur pokok Negara sebagai organisasi sebagai syarat berdirinya Negara yang disebut sebagai unsur konstitutif adalah ....
A. Rakyat, wilayah dan pengakuan dari Negara lain
B. Rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat
C. Rakyat, wilayah dan pemimpin
D. Rakyat, pemerintah yang berdaulat dan pemimpin
E. Rakyat, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari Negara lain
25. Tiap Negara memiliki paham geopolitik yang berbeda seperti archipelago Indonesia dengan melihat perkembangannya dari pandangan ....
A. Kepulauan
B. Maritim
C. Agraris
D. Persemakmuran
E. Kedaerahan
26. Pemerintahan dalam arti sempit, mencakup ....
A. Presiden, Wakil Presiden dan Kabinetnya
B. MPR, DPR dan Presiden
C. Presiden, Wakil Presiden dan DPR
D. Presiden dan Wakil Presiden
E. MPR, Presiden dan Menteri
27. Negara Kesatuan disebut juga Negara ....
A. Unitaris
B. Federasi
C. Konfederasi
D. Persemakmuran
E. Dominion
28. Negara Serikat disebut juga Negara ....
A. Unitaris
B. Federasi
C. Konfederasi
D. Persemakmuran
E. Dominion
29. Didalam Kesatuan, Konsep Otonomi Daerah erat hubungannya dengan Konsep ....
A. Federasi
B. Pemerintahan Federal
C. Pluralism (keberagaman)
D. Sentralisasi
E. Desentralisasi
30. Dibawah ini yang bukan contoh Negara Federal adalah....
A. Amerika Serikat
B. Jerman
C. Kanada
D. Indonesia
E. Australia
31. Sistem pemerintahan yang mempunyai cirri kekuasaan legislatif lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif adalah sistem pemerintahan ....
A. Presidensial
B. Parlementer
C. Republik
D. Monarki
E. Konstitusional
32. Indonesia menganut sistem pemerintahan ....
A. Presidensial
B. Parlementer
C. Republik
D. Monarki
E. Kosntitusional
33. Teori Trias Politika dengan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dikemukakan oleh ....
A. Rod Hage
B. Montesquien
C. Carl J. Friedrich
D. K. C. Wheare
E. C. F. Strong
34. Pembuatan Undang-undang merupakan kekuasaan lembaga ....
A. Yudikatif
B. Mahkamah Agung
C. Eksekutif
D. Legislatif
E. Konstitusi
35. Berikut ini adalah cirri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali ....
A. Pemusatan kekuasaaan ke tangan parlemen
B. Semua anggota Kabinet merupakan anggota parlemen
C. Presiden adalah kepala Negara dan kepala pemerintahan
D. Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen
E. Parlemen dapat membubarkan Kabinet
A. Amerika Serikat
B. Australia
C. Perancis
D. Inggris
E. Jerman
37. Dalam sistem pemerintahan Presidensial, Presiden tidak berwenang untuk ....
A. Membentuk Kabinet sebagai pembantunya
B. Memberhentikan para menteri
C. Membubarkan parlemen atau badan legislatif
D. Menjalankan fungsi sebagai kepala Negara
E. Menjalankan fungsi sebagai kepala Pemerintahan
38. Dalam sistem Check and Balance di Indonesia, pihak MPR mempunyai wewenang untuk ....
A. Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden atas usulan DPR
B. Mengawasi pemerintah eksekutif dengan sejumlah hak pengawasan
C. Menyetujui/menolak menyetujui perjanjian internasional
D. Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta
E. Member pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi
39. Dalam praktiknya konsep Negara Kesatuan pernah bergeser menjadi konsep Federal. Pergeseran tersebut terjadi pada periode ....
A. 1945 – 1949
B. 1949 – 1950
C. 1950 – 1959
D. 1959 – 1966
E. 1966 – 1998
40. Perhatikan keterangan berikut ini!
(1) Bentuk Negara Indonesia adalah Kesatuan
(2) Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik
(3) Indonesia terdiri atas delapan Provinsi
(4) Indonesia mengalami beberapa kali pergantian ibu kota Negara
Keterangan ini memberikan informasi tentang dinamika kehidupan bernegara yang terjadi pada ....
A. 1945 – 1949
B. 1949 – 1950
C. 1950 – 1959
D. 1959 – 1966
E. 1966 – 1998
41. Pada periode 1945 – 1950 wilayah Indonesia terbagi atas daerah Negara dan kesatuan kenegaraan yang berdiri sendiri. Hal ini mengindikasikan saat itu Negara Indonesia berbentuk ....
A. Serikat
B. Dominion
C. Kesatuan
D. Proktoral
E. Konfederasi
42. Periode 1998 – sekarang, Indonesia masih mempertahankan bentuk Negara Kesatuan dengan pemekaran di beberapa wilayah. Wilayah hasil pemekaran yang menjadi Provinsi Indonesia ke-34 adalah ....
A. Kepulauan Riau
B. Gorontalo
C. Kalimantan Utara
D. Irian Jaya
E. Sulawesi Barat
43. Perhatikan beberapa istilah berikut!
(1) Legitimasi
(2) Pengaturan Kekuasaan
(3) Proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah
(4) Kegiatan partai-partai
Beberapa istilah diatas menunjukkan batasan ....
A. Budaya Politik
B. Partisipasi Politik
C. Komunikasi Politik
D. Kelompok Penekanan
E. Kelompok Kepentingan
44. Kegiatan politik memasuki kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Hal ini berarti budaya politik ....
A. Tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi sosial masyarakat
B. Bersifat praktis dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari
C. Memiliki dimensi kompleks yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas
D. Dapat berkembang dalam setiap sistem kehidupan masyarakat di berbagai tempat
E. Menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat
45. Pada budaya politik ini suatu wilayah yang terbatas menjadi penyebab tidak adanya peranan politik yang bersifat khas. Budaya politik yang dimaksud adalah ....
A. Kaula
B. Militan
C. Parokial
D. Partisipan
E. Tradisional
46. Perhatikan beberapa istilah berikut!
(1) Kaula
(2) Militan
(3) Parokial
(4) Partisipan
(5) Tradisional
Budaya politik berdasarkan Orientasi Politiknya ditunjukkan pada nomor ....
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 5
C. 2, 3 dan 5
D. 1, 3 dan 4
E. 2, 4 dan 5
47. Warga masyarakat tidak berminat terhadap kegiatan kampanye partai politik. Pernyataan tersebut menunjukkan cirri tipe budaya politik ....
A. Kaula
B. Militan
C. Parokial
D. Partisipan
E. Tradisional
48. Perhatikan ciri-ciri agen sosialisasi politik berikut!
(1) Tiap-tiap anggotanya memiliki kedudukan relatif sama
(2) Individu dapat belajar menghadapi pendapat orang lain
(3) Individu dapat belajar menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain
Agen sosialisasi yang dimaksud berdasarkan ciri dari ....
A. Sekolah
B. Keluarga
C. Tempat kerja
D. Partai Politik
E. Media Massa
49. Kaum buruh yang tergabung dengan serikat buruh berdemonstrasi. Hal ini menunjukkan contoh wujud tercapainya sosialisasi politik melalui agen ....
A. Sekolah
B. Keluarga
C. Tempat kerja
D. Partai Politik
E. Media Massa
50. Peran aktif dalam budaya politik di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk ....
A. Memberikan suara dalam pemilu
B. Ikut aktif dalam lembaga swadaya masyarakat
C. Menjadi anggota aktif sebuah organisasi
D. Mengikuti kampanye Pemilu
E. Ikut aksi unjuk rasa dengan damai
Demikian informasi tentang Latihan Soal Asesmen Sumatif Akhir Tahun Pendidikan
Pancasila Kelas 11 SMA MA SMK Tahun 2025 dan Jawaban/Pembahasan. Semoga ada
manfaatnya.
Tidak ada komentar