MISKONSEPSI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA YANG HARUS DILURUSKAN

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah meluncurkan Kurikulum Merdeka dan juga Platform Merdeka Mengajar pada Merdeka Belajar Episode ke-15 lalu. Kurikulum Merdeka ini ditujukan untuk mengatasi krisis pembelajaran yang terjadi, salah satunya akibat dampak dari pandemi Covid-19.

 

Hingga saat ini, sudah banyak satuan pendidikan yang mulai mencoba mengimplementasikan Kurikulum Merdeka lewat jalur mandiri. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat berbagai miskonsepsi terkait implementasi Kurikulum Merdeka ini sehingga perlu adanya pelurusan terhadap kesalahpahaman yang terjadi.

 

Apa Miskonsepsi Implementasi Kurikulum Merdeka yang Harus Diluruskan ? Sebenarnya ada banyak miskonsepsi terkait implementasi Kurikulum Merdeka, namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas lima miskonsepsi yang cukup penting untuk diluruskan. Oleh karena itu, simak pembahasan di bawah berikut sampai selesai.

 

1. Ganti Kurikulum Adalah Tujuan

Miskonsepsi yang pertama adalah “ganti kurikulum merupakan tujuan”. Padahal, yang ingin ditekankan di sini adalah bagaimana melihat Kurikulum Merdeka ini adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pemulihan pembelajaran.

 

Apabila kita memandang ganti kurikulum sebagai tujuan maka hal yang terjadi adalah kita akan disibukkan dalam urusan administratif seperti ganti istilah atau ganti format dokumen. Jadi, jangan memandang ganti kurikulum sebagai tujuan utama.

 

2. Terdapat Penerapan Kurikulum Merdeka yang Benar atau Salah Secara Absolut

Banyak yang memiliki persepsi bahwa terdapat penerapan Kurikulum Merdeka yang benar ataupun salah secara absolut. Karena setiap satuan pendidikan mempunyai karakteristik yang berbeda, tentunya Kurikulum Merdeka yang diterapkan sebuah sekolah akan berbeda dengan sekolah lainnya. Hal ini menyebabkan benar atau salahnya penerapan kurikulum bukanlah absolut, melainkan kontekstual.

 

Seperti halnya AKM, Keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka di satu sekolah tidak dibandingkan dengan sekolah lainnya. Oleh karena itu, tidak ada Sekolah Model pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Kriteria utama keberhasilan penerapan Kurikulum Merdeka adalah bagaimana implementasi yang dilakukan bisa menstimulasi tumbuh kembang karakter dan juga kompetensi peserta didik. Guru menjadi salah satu elemen yang dapat mengetahui keberhasilan dari implementasi Kurikulum Merdeka yang telah dilakukan.

 

3. Harus Menunggu Pelatihan dari Pusat

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, masih banyak yang mengira bahwa harus menunggu pelatihan dari pusat terlebih dulu untuk bisa menerapkan Kurikulum Merdeka. Kemendikbudristek percaya bahwa satuan pendidikan dan juga guru bisa mengambil inisiatif untuk mengembangkan kapasitasnya secara mandiri.

 

Peran Kemendikbudristek dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah menyediakan perangkat-perangkat pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru dan sekolah secara mandiri untuk meningkatkan kapasitas di masing-masing konteks. Jadi, tidak ada pelatihan yang seragam untuk peningkatan kapasitas. Semuanya harus mencoba untuk memahami dan menerjemahkan secara mandiri untuk konteksnya masing-masing.

 

4. Proses Instan

Miskonsepsi selanjutnya adalah bahwa dalam proses belajar mengimplementasikan Kurikulum Merdeka ini seolah-olah bisa dilakukan secara instan. Nyatanya tidak ada proses belajar yang instan, terlebih lagi untuk hal yang sekompleks penerapan kurikulum baru untuk mengubah cara kita mengajar di dalam kelas.

 

Jadi, implementasi Kurikulum Merdeka pasti membutuhkan proses. Akan ada maju-mundur ataupun turun-naiknya. Hal yang terpenting adalah para guru dan juga sekolah tidak pernah berhenti berproses, serta terus merefleksikan diri untuk memperbaiki proses yang telah dijalankan.

 

5. Hanya Bisa Diimplementasikan di Sekolah dengan Fasilitas Lengkap

Miskonsepsi yang terakhir adalah seolah-olah Kurikulum Merdeka hanya dapat diimplementasikan pada sekolah yang memiliki fasilitas lengkap. Ini adalah keliru karena Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang fleksibel sehingga bisa dioperasionalkan menjadi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di sekolah mana pun, termasuk sekolah dengan fasilitas minim.

 

Jadi, semua sekolah bisa mengimplementasikan Kurikulum Merdeka tanpa perlu memikirkan apakah fasilitas yang ada sudah memadai atau belum. Hal yang terpenting adalah kesiapan dan juga dukungan seluruh warga sekolah dalam penerapan Kurikulum Merdeka.

 

Demikian info tentang Miskonsepsi Implementasi Kurikulum Merdeka yang Harus Diluruskan. Ayo semangat dan jangan keliru dalam memahami implementasi Kurikulum Merdeka.

 

= Baca Juga =