PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU YANG BERKELANJUTAN (PKB)

A.       Dasar Pemikiran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,   Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, maka diperlukan rambu-rambu bimbingan teknis bagi guru untuk pengembangan profesionalisme yang berkelanjutan.

Akhir-akhir ini banyak pihak menyatakan bahwa kualitas guru kita rendah, kesejahteraan yang diterima guru kurang memadai, dan diskriminasi status guru. Apakah pekerjaan yang disandang guru suatu profesi? Padahal guru mengemban tugas sebagaimana dinyatakan dalam pasal 39 Ayat 1 UUSPN Tahun 2003 bahwa: ”Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan”. Ayat 2. ”Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,melakukan pembimbingan dan pelatihan........”

Guru di lapangan dewasa ini juga banyak yang kurang aktif dan kreatif dalam inovasi pendidikan, pengembangan kurikulum dan silabus. Dengan demikian perlu dilakukan pengembangan profesi secara terus-menerus atau pengembangan profesi secara berkelanjutan.

B.       Pengertian Profesi Kependidikan

1.    Pengertian Secara Umum

a.     Profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan inteltualitas (Volmer & Mills, 1966, Cully, 1969).

b.     Profesi sebagai spesialisasi dari jabatan intelektual yang diperoleh melalui studi dan training, bertujuan menciptakan ketrampilan, pekerjaan yang bernilai tinggi, sehingga ketrampilan dan pekerjaan itu diminati, disenangi oleh orang lain, dan dia dapat melakukan pekerjaan itu dengan mendapat imbalan berupa bayaran, upah, dan gaji (Sagala, 2000).

2.    Syarat-Syarat Guru Profesional

a.    Guru harus memiliki berbagai ketrampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik guru .

b.   Guru profesional selalu mengembangkan dirinya terhadap pengetahuan dan mendalami keahliannya.

c.    Guru profesional harus rajin membaca literatur.

3.    Guru Profesional Sebagai Komunikator dan Fasilitator

Di dalam kelas guru berperan sebagai komunikator dan guru sebagai fasilitator memiliki peran memfasilitasi siswa untuk belajar secara maksimal dengan menggunakan berbagai strategi/metode, media, dan sumber belajar. Dalam proses pembelajaran siswa sebagai titik sentral belajar, siswa yang lebih aktif, mencari dan memecahkan permasalahan belajar, dan guru membantu kesulitam siswa yang mendapat hambatan, kesulitan dalam memahami, dan memcahkan permasalahan.

4.    Cakupan Pengembangan Profesi

Cakupan pengembangan profesi guru mencakup empat bidang, yaitu:

a.    kompetensi pedagogik

b.    kompetensi kepribadian

c.    kompetensi sosial

d.    kompetensi profesional.

Keempat kemampuan itu menjadi tolok ukur profesionalisme guru, dan apabila salah satu komponen atau sub-komponen kurang/tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan, maka perlu dilakukan pengembangan profesi.

C.      STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU

        (Permendiknas No 16 Tahun 2007)

1.      Kualifikasi Akademik Guru

a)           Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs

Guru pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik  pendidikan, minimum D-IV atau sarjana S1 program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

b)   Kualifikasi Akademik guru melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk diangkat sebagai guru dalam bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan diperguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakuakan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

2.     Standar Kompetensi Guru

Standar kompentensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembankan menjadi kompetensi guru mata pelajaran pada SMP/MTs

Kompetensi inti guru (SMP/MTs)

Kompetensi Pedagogik, mencakup:

1.      menguasai karakteristik peserta didik dan aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.

2.      menguasai teori belajar dan priinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.

3.      mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu.

4.      menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.

5.      memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.

6.      memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

7.      berkomunikasi secara efektif, emperik, dan santun dengan peserta didik.

8.      menyelenggarakan penilaian dan evaluasi, proses dan hasil belajar.

9.      memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.

10.   melakukan tindakan reflektif untuk kepentingan kualitas pebelajaran

         

Kompetensi Kepribadian

1.      bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.

2.      menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.

3.      menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.

4.      menunjukkan etos keja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.

5.      menjunjung tingi profesi guru.

Kompetensi Sosial, mencakup:

1.      bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskrimintif, karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondoisi fisdik, latar belakang keluarga, dan status ekonomi,

2.      bekomunikasi secara efektif empati, dan satun dengan sesama penddidik, tebnaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.

3.      beradaptasi ditempat tugas di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.

4.      berkomunikasi dengan komuniats profesi sendiri, dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Kompetensi Profesional    

1.      menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan, yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

2.      menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.

3.      mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.

4.      mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, termasuk di dalamnya melakukan  Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk peningkatan keprofesionalan (termasuk guru mata pelajaran). PTK lebih bermanfaat untuk meningkatkan profesi guru dan waktu pelaksanaannya relatif cepat dibanding dengan penelitian konvensional.

5.      memanfaatkan teknologi informasi untuk mengenbangkan diri.

D.      Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan

(Permendiknas No 18 Tahun 2007)

                                                          Pasal 1

(1)  sertifikasi guru dalam jabatan adalah proses pemberisn sertifikat pendidik dalam jabatan.

(2)  sertifikasi sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau D-IV

(3) sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

                                                      Pasal 2

(1)  Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh serrtifikat pendidik.

(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.

(3) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud apad ayat (2) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian, terhadap kumpulan dokumen yang dideskripsikan :

a.    kualifikasi akademik;

b.    pendidikan dan pelatihan;

c.    pengalaman mengajar;

d.    perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;

e.    penilaian dari atasan dan pengawas;

f.     prestasi akademik;

g.   karya pengembangan profesi;

h.    keikutsertaan dalam forum ilmiah.

i.     Pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial; dan

j.     Penhargaan yang relevandenganh bidang pendidikan.

(4)  Guru dalam jabatan yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat sertifikat pendidik.

(5)   Guru dalam jabatan yang tidak lulus penilaian portofolio dapat:

a.      melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengapi dokumen portofolio agar mencapai nilai lulus;

b.      mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian;

Sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.

(6)  Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (b) mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

(7)  Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan latihan profesi guru sebagaimana dimaksud apada ayat (5) huruf (b) mendapat sertifikat pendidik.

(8)  Guru dalam jabatan yang belum lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf (b) diberi kesempatan untuk mengulang ujian materi pendidikan dan pelatihan yang belum lulus. 

  

Pasal 6

(1)    Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pemerintah Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban keja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui Dana Alokasi Umum terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh ssertifikat pendidik.

(2) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Depatemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap  muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui APBN terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya, setelah memperoleh sertifikat pendidik.

(3) Guru Non Pegawai Negeri Sipil, yang diangkat oleh badan hukum penyelenggara pendidikan yang telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional, dan melaksanakan  sekurang-kurangnya 24 jam tatap  muka dalam satu minggu berhak atas tunjangan profesi pendidik setara dengan satu kali gaji pokok guru PNS yang dibayarkan melalui Dana Dekonsentrasi terhitung mulai bulan Januari pada tahun berikutnya, setelah memperoleh sertifikat pendidik.

(4) Guru yang melaksanakan beban kerja diluar ketentuan sebagaimana dimaksud apada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memperoleh tunjangan profesi setelah mendapat persetujuan tetulis dari Menteri Pendidikan Nasional atau Pejabat yang ditunjuk

(7)  Guru yang terdaftar sebagai calon peserta sertifikasi guru pada tahun 2006 dan telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional sebelum Oktober 2007 memperoleh tunjangan profesi pendidik terhitung mulai 1 Oktober 2007.   

 

IV.  Cara Pengembangan Profesionalisme Guru

Pengembangan profesionalisme guru diarahkan untuk penguatan kompetensi guru  berdasarkan standar kompetensi guru, (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional). Cara pengembangan profesi dapat dilakukan melalui (antara lain):

• a.    forum MGMP
• b.    semnar/workshop
• c.    penerbitan majalah ilmiah
• d.    lesson study
• e.    pelatihan
• f.     studi lanjut

Keempat kompetensi tersebut (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional) perlu dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan agar profesionelisme guru terus meningkat.

Bila dalam pelaksanaan pengembangan profesi tersebut menghadapi kendala, diperlukan adanya pendampingan atau advokasi (Perlindungan Hukum) agar para guru mendapatkan kemudahan untuk mengembangkan profesinya.    

= Baca Juga =